Media Pagucinews.com

Home / Bengkulu Utara

Selasa, 14 Juli 2020 - 18:52 WIB

Rapat Kerja Eksekutif dan Legislatif LKPJ APBD Tahun 2019 Batal

Selasa 14 Juli 2020

Pagucinews – Rapat dengar pendapat atau Hearing DPRD Kabupaten Bengkulu Utara bersama eksekutif dengan agenda pembahasan tentang Raperda LKPJ APBD Tahun 2019 batal.

Rapat Kerja DPRD bersama pihak Eksekutif yang dipimpin Waka 1, Juhaili dan Waka II, Herliyanto HZ, Tentang Raperda Realisasi APBD 2019 mengalami penundaan selama 20 menit.

Dewan untuk mengadakan rapat internal anggota dan pimpinan rapat secara bersama memutuskan untuk di skorsing kembali Rapat akan di lanjutkan kembali pada pukul 13.30 WIB

Usai Ishoma rapat hearing DPRD Bersama Eksekutif di cabut kembali oleh pimpinan rapat, kembali di lanjutkan dan belum juga mendapat kesepakatan dan kembali rapat di tunda.

Pimpinan rapat Juhaili, Sebelum menutup rapat, berdasarkan keputusan anggota Dewan dan belum ada kesepakatan maka pimpinan rapat
hearing Raperda LKPJ pelaksanaan APBD tahun 2019 dengan pihak eksekutif di ruang sidang Paripurna gedung DPRD Bengkulu Utara di tunada

“Iya dari hasil keputusan beberapa dewan yang hadir, maka rapat kerja atau hearing ini kita batalkan dan akan kita jadwal ulang kembali,” kata Juhaili.(Adv)

Redaksi : Pagucinews

Spread the love
Baca Juga  Banmus DPRD BU, Rapat Penetapan Agenda Kerja Pimpinan Dan Anggota

Share :

Baca Juga

Bengkulu Utara

Bupati Ir.H.Mian, Bagikan Pakaian Sekolah  Geratis, Wali Murid Sambut Baik

Bengkulu Utara

Pemdes Genting Perangkap Gelar Musyawarah LPP Desa Tahun Anggaran 2024

Bengkulu Utara

Kapolres Suan ke KPU Guna Memastikan Tahapan Pilkada Kondusif

Bengkulu Utara

Pemdes Talang Jambu Bagikan Bibit Kates Dan Sayuran ke 276 KPM

Bengkulu Utara

Bappeda RL Studi Tiru Ke Bappelitbangda BU, Atas Keberhasilan SDI

Bengkulu Utara

Ini Penantang Petahana Bakal Calon Bupati Bengkulu Utara

Bengkulu Utara

Aparatur Sipil Negara dan PPPK  Bengkul Utara Besok Pencairan Gaji  ke-13

Bengkulu Utara

KemenkumHAM Bengkulu, Berikan Penghargaan ke Pemerintah BU