Media Pagucinews.com

Home / Advertorial / Kota Bengkulu

Jumat, 4 Agustus 2023 - 12:40 WIB

Paripuna DPRD Provinsi Bengkulu Gubernur Sampaikan Nota Penjelasan Atas Dua Raperda

PAGUCINEWS.COM = Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) provinsi bengkulu mengelar rapat paripurna penyampaian Nota Penjelasan atas Dua Raperda oleh Gubernur Bengkulu.

Ketua DPRD Ihksan Fajri, dalam Paripurna DPRD tentang Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, nta Pengantar di sampaikan Gubernur Rohidin menyampaikan

Nota Penjelasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usulan Gubernur Bengkulu disampaikan 6/3/2023 yaitu, Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Barang Milik Daerah, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, di Ruang Rapat Paripurna, Jumaat (4/8/2023).

Paripurna lansung dipimpin ketua DPRD Ihksan Fajri, dalam penjelasannya tentang Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur Rohidin menyampaikan, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu dekade ini menjadi pedoman dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, saat ini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

“Iya berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah,” sebut Ketua

Sama halnya di sampaikan Gubernur Rohidin Mersyah dalam Nota Penjelasannya.Perubahan tersebut pemerintah daerah melakukan penyesuaian dalam penarikan pajak dan retribusi serta penyesuian regulasi, sebagai payung hukum pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi.

“Iya konsekuensi dan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 wajib dilakukan pengaturan kembali. Perda tentang Pajak dan Retribusi yang dimiliki pemerintah daerah secara otomatis dengan ditetapkannya Raperda yang kita ajukan ini akan dilakukan pencabutan,” kata Gubernur.

Baca Juga  Tantawi Dali Reses Masa Sidang I, 2021 di  5 Titik, Tanpung Aspirasi Masyarakat

Selain itu Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Seiring dengan perkembangan, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin kompleks, perlu adanya tata kelola yang dilakukan secara optimal , efektif dan efesien.

Sehingga beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan perorangan dinas perlu disesuaikan.

“Iya pengaturan mengenai Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dan kewenangan penentuan harga jual kendaraan oleh pengguna barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah,” kata Gubernur Rohidin.(adv)

Redaksi : Suliswan

 

Spread the love

Share :

Baca Juga

Kota Bengkulu

Agusrin – Imron Siap Bertarung Pilkada Gubernur Bengkulu 2020

Advertorial

Paripurna DPRD Prov Bengkulu, Gubernur Sampaikan Raperda APBD-P Anggaran 2023

Advertorial

Minyak Goreng Langka, Komisi Tiga DPRD Provinsi Bengkulu Mendorong  Pemerintah Operasi Pasar

Advertorial

DPRD Provinsi Paripurna Pengumuman Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur

Kota Bengkulu

Kompol Awilzan S.IK Menjabat Sebagai Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Bengkulu

Kota Bengkulu

Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Bengkulu, Dikukuhkan Gubernur Rohidin 

Kota Bengkulu

Menpora Sambangi Kapolri, Bahas Kegiatan Olahraga Disaat Pandemi

Advertorial

Rancangan Perda RTRW Dewan Kembalikan ke Eksekutif, RPPLH Disahkan Jadi Perda