PAGUCINEWS.COM – Wacana politik panas yang dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia, mengenai pembentukan koalisi permanen dan mengembalikan mekanisme Pilkada untuk dipilih oleh DPRD mendapat respons dingin dari pimpinan parlemen.
Baca Juga /Audiensi Bupati Dengan Kemenkes RI Transformasi Sistem Kesehatan Membuahkan Hasil
Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara tegas menolak untuk larut dalam diskusi politik di saat Indonesia tengah dirundung duka akibat bencana alam masif di Sumatera.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025), Puan Maharani memilih untuk memprioritaskan empati dan penanganan bencana ketimbang manuver politik.
Baca Juga /Pantai Laguna Menjadi Objek Pembelajaran Prodi S-1 FMIPA UNIB
Ketika awak media meminta tanggapannya terkait usulan Golkar tersebut, Puan langsung mengingatkan tentang kondisi darurat yang sedang terjadi.
“Hmm sekarang kita sedang berduka karena musibah sedang melanda saudara saudara kita di Aceh di Sumut di Sumbar,” kata Puan.
Baca Juga /Paripurna DPRD Bupati Arie Sampaikan dua Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah
Menurutnya, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas agenda politik jangka panjang seperti koalisi permanen atau perubahan sistem pemilu.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyatukan energi dan doa bagi para korban serta proses pemulihan di wilayah terdampak.
“Jadi lebih baik kita sama sama berdoa dulu. Kemudian menyelesaikan permasahan bencana ini. Urusan politik masih jauh,” tegasnya.
Puan memastikan bahwa pembahasan mengenai isu-isu politik strategis, termasuk revisi undang-undang pemilu, baru akan dilakukan setelah kondisi negara kembali kondusif dan para korban bencana telah mendapatkan penanganan yang layak.
“Jadi kita bicarakan setelah kondisi dan situasi Indonesia kembali normal. Semuanya aman dan saudara kita pulih dan Indonesia normal lagi,” sambungnya.
Meski terus didesak untuk memberikan pandangan spesifik mengenai usulan Pilkada dipilih kembali oleh DPRD, Puan tetap konsisten dengan sikapnya.
Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah pemulihan pasca-bencana.
“Ya kita seperti yang saya sampaikan kita mikir Indonesia pulih dulu dari bencana baru bicara hal tersebut,” ujar Puan.
“Nanti ngomongin RUU Pemilu, urusan koalisi permanen, urusan politik nanti aja setelah Indonesia kembali normal dan saudara kita sudah pulih,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam pidato politik di Puncak HUT Partai Golkar ke-61 di Jakarta, Jumat (6/12/2025), Ketua Umum Bahlil Lahadalia menggulirkan gagasan perlunya membangun sebuah “koalisi permanen” untuk menciptakan stabilitas pemerintahan.
Bahlil mengkritik model koalisi yang ada saat ini yang dinilainya cenderung transaksional dan tidak konsisten. Menurutnya, dibutuhkan sebuah komitmen politik yang lebih kuat dan berprinsip.
“Namun, Partai Golkar berpandangan bahwa pemerintahan yang kuat butuh stabilitas. Lewat mimbar terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen,” ujar Bahlil dalam pidatonya.
Ia menyindir gaya berpolitik yang mudah berubah haluan demi keuntungan sesaat. Bahlil menyerukan adanya prinsip yang jelas dalam membangun kerja sama politik antarpartai.
“Jangan koalisi on off on off, jangan koalisi in out, jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati ku senang. Sudah harus kita memiliki prinsip yang kuat untuk meletakan kerangka koalisi yang benar,” katanya.
Lebih jauh, Bahlil menekankan pentingnya loyalitas dan kebersamaan dalam suka maupun duka, serta menuntut komitmen “gentlemen” dari para anggota koalisi.
“Kalau mau menderita bareng-bareng, kalau mau senang, senang bareng-bareng. Ini butuh gentlemen yang kuat,” ucapnya.Berita ini dilansir dari suara.com
Redaksi -Suliswan
