PAGUCINEWS.COM – Pabrik minyak goreng milik Pemerintah Daerah melalui BUMD Arma Niaga yang berada di Desa Talang Denau, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, kini terbengkalai dan tidak lagi beroperasi sebagaimana fungsinya.
Baca Juga
Positif Covid-19, Jisoo Black Pink Dipastikan Gagal Tampil Konser di Osaka Jepang
Fasilitas pabrik tersebut dibangun dengan suntikan modal APBD Bengkulu Utara, tercatat Rp750 juta di awal dan Rp500 juta pada tahun 2004, yang dikaitkan dengan BUMD milik Pemkab Bengkulu Utara.
Baca Juga
Penuh Dengan Ide Kreatif, Inilah 7 Karakter Orang yang Menyukai Warna Kuning
Informasi yang didapat media ini dari warga yang enggan disebutkan namanya, lahan pabrik minyak goreng yang berada di Desa Talang Denau tersebut diduga dikuasai oleh oknum pejabat.
Menurut keterangan masyarakat kepada media, tanah seluas puluhan hektare di lokasi pabrik minyak goreng tersebut saat ini kondisinya memprihatinkan dan tidak berjalan kembali sebagaimana fungsinya.
Pantauan di lokasi, bangunan pabrik tampak terbengkalai, dinding retak, atap rusak, ditumbuhi semak belukar dan tanaman liar. Sebuah tangki besar berkarat juga terlihat teronggok di halaman pabrik, menandakan aset tersebut sudah lama tidak dirawat dan tidak beroperasi.
Masyarakat menyebutkan, dahulu pada masa kepemimpinan Bupati Bengkulu Utara, Mian, aset tersebut sudah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, yang dihibahkan oleh Pak Yaheri. Namun hingga saat ini, masyarakat mempertanyakan kejelasan pengelolaan lahan tersebut.
“Iya lahan itu kan aset pemerintah. Sekarang tidak berjalan lagi pabriknya. Yang kami pertanyakan, hasil buah sawit dan karet yang ada di lahan itu dikemanakan hasilnya,”_ ujar salah satu warga Talang Denau yang enggan disebutkan namanya.
Warga tersebut juga menyampaikan dengan nada kecewa, jika hasil perkebunan di lahan aset pemerintah itu boleh diambil oleh oknum tertentu, maka warga lain juga seharusnya berhak.
“Iya kalau mereka boleh mengambil hasilnya, saya juga mau. Hasilnya kenapa mereka boleh, tidak ada masalah. Kalau memang boleh diambil, jangan hanya mereka saja,”tegas warga tersebut.
Warga mempertanyakan siapa yang saat ini memanfaatkan dan menguasai lahan tersebut, serta ke mana hasil perkebunan yang ada di atas lahan tersebut disalurkan.
“Iya kalau memang aset pemda, harusnya jelas pengelolaannya. Jangan sampai dikuasai perorangan dan hasilnya tidak jelas,” tambah warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak yang diduga menguasai lahan maupun dinas terkait belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan status lahan tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan.(**)
Redaksi -Suliswan














































