Home / Bengkulu Utara / Parlemen

Selasa, 5 September 2023 - 09:39 WIB

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum DPRD Gelar Rapat

PAGUCINEWS.COM – Banyaknya permasalahan hukum yang terkesan berat sebelah, lantaran kondisi keluarga yang tidak mampu ketika berurusan dengan hukum. 5/september 2023.

Sehingga, masyarakat menilai hukum lebih tajam kebawah dan tumpul keatas. Pihak DPRD Bengkulu Utara mengambil inisiatif, guna menampung dan memfasilitasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin, akan membuat Peraturan Daerah (Perda) bantuan hukum untuk masyarakat miskin atau bagi warga kurang mampu.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Bengkulu Utara, Tommy Sitompul, setelah usai memimpin rapat dengan tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bantuan hukum untuk masyarakat miskin dari Universitas Bengkulu (UNIB) di ruang Komisi Gabungan.

“Rapat hari ini merupakan rapat tim Bapemperda sebagai pemrakarsa Raperda bantuan hukum untuk warga miskin. Dalam rapat tadi, kita bersama tim penyusunan naskah akademik dari UNIB melakukan pemaparan terkait Raperda tersebut,” ungkap Tommy Sitompul.

Tommy pun menjelaskan, bahwasanya, ranperda bantuan hukum untuk orang miskin ini merupakan Perda inisiatif dari DPRD Bengkulu Utara. Kemudian, tujuan Ranperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini dibuat, kata Tommy Sitompul, nantinya merupakan menjadi sebuah jaminan kesetaraan bagi setiap orang di mata hukum, terutama bagi orang yang tidak mampu. Hal ini lah yang mendasari pihak DPRD Bengkulu Utara ingin sekali membuat Raperda tersebut agar dibahas menjadi Perda.

“Dalam pemaparan Raperda ini dengan pihak Tim penysusun naskah akademik tadi itu, tentu ada beberapa hal yang kita bahas. Seperti, jangan ada duplikasi data orang miskin, dan kita harus mengambil sumber data yang satu.

Kemudian, Ada definisi operasional yang jelas. Sehingga nantinya, ketika Raperda ini disetujui menjadi Perda, ada anggarannya yang disediakan oleh pihak pemerintah daerah,” bebernya.

Baca Juga  Bersama Masyarakat Bupati Mian Panen Padi, Menerapkan Protap Physical Distancing

Lebih jauh dibeberkannya, untuk mendapatkan sumber data orang miskin yang jelas, lanjut Tommy Sitompul, pihak Bapemperda DPRD Bengkulu Utara, akan mengambil sumber data tersebut dari data berdasarkan peraturan Kementerian Sosial (Kemensos). Sumber data orang miskin yang diambil nantinya berdasarkan peraturan Mensos. Karena, dalam peraturan Mensos ada surat keterangan miskin. Tidak hanya itu saja, pihakna akan kaitkan juga agar terdaftar di DTKS.

“Sebelum Raperda ini dibahas di DPRD nanti, kita akan melakukan uji publik terlebih dahulu, dengan mengundang pihak tokoh masyarakat dan pihak-pihak LSM supaya dapat meberikan masukan, yang tujuannya agar Raperda ini nanti dapat tercipta dengan baik dan benar-benar untuk masyarakat miskin. Harapan saya , Raperda ini tidak menjadi kendala. Karena berdasarkan data, bahwa masyarakat kita yang miskin mendapatkan pendanaan itu hanya 30 persen, selebihnya dia cari sendiri. Sudahlah miskin, nggak punya uang bantuan hukum. Kalau kita tidak mau mikir, siapa lagi mau memikirkan hal ini,” demikian Tommy.(Adv)

Redaksi – Suliswan

Spread the love

Share :

Baca Juga

Bengkulu Utara

Pengimputan Data Tenaga Honorer Akan Berakhir 3I September 2022

Advertorial

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Tantawi Dali Menghadiri Musrenbangcam Di Arma Jaya

Bengkulu Utara

Exit Meeting Pemeriksaan Keuangan Oleh BPK,  Ketua DPRD Dapingi Pemerintah

Bengkulu Utara

“Legenda Asal Mula Bengkulu,” Lomba Olah Karya Meraih Mendali  Emas

Bengkulu Utara

2 PKS Usai Audinsi Bersama Bupati Kembali Menerima Pembelian TBS Rakyat

Bengkulu Utara

Kata Akhir 7 Fraksi DPRD Menyetujui  Badan Usaha Milik Daerah Menjadi Perda

Bengkulu Utara

Sambangi  Petani Persawahan Kemumu, Bupati Mian Ikut Menanam Padi

Bengkulu Utara

Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November Berjalan Hikmat