PAGUCINEWS.COM = Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara kembali hearing bersama PT.Sandabi Indah Lestari(SIL)mempertanyakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atas pelaksanaan dokumen lingkungan,senin 26/9/22.
Hearing Lansung dipimpin Ketua Komisi III DPRD Pitra Martin, hearing berlansung di ruang komiai III hadir pihak PT.SIL Manager dan berberapa jajarannya serta anggota komisi III DPRD.
Pitra Martin bersama anggota Komisi III mempertanyakan persoalan HGU yang bersinggungan dengan kawasan lahan register 71 Air Bintunan, pihak SIL pun mengakui bahwa mereka telah memanfaatkan lahan kawasan yang dimaksud. Mereka berdalih telah mendapat restu pusat dan juga kawasan register 71 telah diturunkan statusnya menjadi hutan produksi konversi (HPK).
Kita manfaatkan seluas 628 Ha,” ujar General Manager Kebun PT. SIL
“Ditanyakan detil sejak kapan SIL diperbolehkan memanfaatkan register 71 beserta dokumen legalitasnya GM PT.SIL Petrus Silaban pun hanya menjawab sudah mendapat restu dari pusat,”Ujarnya.
Lanjut Pitra saat di tanyakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atas pelaksanaan dokumen lingkungan, dan monitoring batas wilayah. Pihak DLH terkesan tertutup, bahkan beberapa kali mencoba mengubah fokus pembicaraan
“Ya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seola-olah terkesan tertutup, bahkan beberapa kali mencoba mengubah fokus pembicaraan anggota Komisi III DPRD.
Redaksi : Suliswan
