PAGUCINEWS.COM – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kaur kembali mengikuti rapat pengendalian inflasi daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negri RI yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI H. Tito Karnavian.
Kegiatan zoom tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kaur yang diwakili oleh Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Erni Salbiah S.Sos dan didampingi oleh TPID Kabupaten Kaur dari jajaran pemerintah daerah dna instansi vertikal yang ada di Kabupaten Kaur. Bertempat di Aula Lantai III Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, Senin (04/09/2023).
Disampaikan Mendagri bahwa inflasi daerah secara nasional sudah baik yaitu 3.27%. Dalam situasi ini Mendagri menekankan kepada seluruh TPID tetap melakukan langkah dan strategi yang telah dilakukan selama ini agar laju inflasi di setiap daerah terus mengalami penurunan supaya tetap menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa inflasi terjadi deflasi bulan ke bulan sebesar -0.02% dan kenaikan tingkat inflasi komponen harga bergejolak mendorong peningkatan inflasi tahunan.
“Tekanan inflasi komponen inti secara tahunan terus mengalami penurunan. Untuk bulan Agustus 2023 terjadi deflasi bulan ke bulan sebesar -0.02%, sementara inflasi tahun ke tahun berada pada kisaran 3.47%. Terjadinya deflasi pada bulan Agustus 2023 terutama disebabkan oleh komponen harga bergejolak yang mengalami deflasi sebesar 0.51% dengan andil deflasi sebesar 0.09%. Sementara komoditas harga bergejolak yang dominan memberikan andil deflasi adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, dan kacang panjang” ujar Plt BPS
Ketua OJK Mahendra Siregar dalam paparannya menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah agar kiranya berpartisipasi aktif dalam rangka efektivitas implementasi program kerja TPAKD.
“Sebagai pelaksana implementasi program Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), TPAKD berkontribusi dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan daerah guna mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.
Program TPAKD juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian di daerah dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan IPM Regional dan PDRB. kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dalam rangka efektivitas implementasi program kerja TPAKD” terang OJK
Lanjut OJK Dalam rangka meningkatkan kinerja TPAKD secara menyeluruh , OJK bersama Kemendagri mengkaji, menyusun dan menerbitkan regulasi kebijakan terkait penilaian kinerja pemerintah daerah. Hal inilah yang diharapkan dapat semakin meningkatkan motivasi pemangku kepentingaan daerah dalam memajukan TPAKD di daerah masing-masing. Dalam pelaksanaannnya penilaian kinerja akan dilakukan secara intensif dengan menggunaakan sistem monitoring online yang telah disediakan oleh TPAKD tingkat pusat. Hasil penilaian tersebut akan menjadi salah satu penentu pemenang TPAKD awards.
Dimana TPAKD Awards ini diselenggarakan dalam rangka mengapresiasi TPAKD yang telah mengakselerasi peningkatan akses keuangan daerah di daerah, ser6ta guna mendorong seluruh TPAKD agar berkompetisi dalam menyusun dan melaksanakan program kerja TPAKD dengan sebaik-baiknya.
Terakhir Mendagri menyampaikan bahwa guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan inklusi keuangan di daerah serta pelaksanaan Tim Pelaksanaan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kepada kepala daerah dan pemangku kepentingan dimohon agar :
- Segera membentuk TPAKD bagi daerah yang belum membentuk
- Meningkatkan komitmen dan sinergi dengan para pemangku kepentingan terkait TPAKD, melalui optimalisasi potensi unggulan daerah
- menyelaraskan rencana kerja pemerintah daerah tahun berjalan dengan fokus yang ditetapkan pada Roadmap TPAKD 2021-2025
- mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program perluasan akses keuangan daerah. (MC/Kaur)
Redaksi -Suliswan
