Media Pagucinews.com

Home / Headline / Nasional

Minggu, 5 Januari 2020 - 20:24 WIB

Jenderal Pol Idham Azis, Menerbitkan Arahan Penanganan Korupsi

Minggu 5 Januari 2020

JEJAKFAKTUAL Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan surat telegram berisi arahan penanganan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

Surat bernomor ST/3388/XII/HUM.3.4./2019 tersebut ditujukan untuk seluruh kapolda.

Telegram yang diterbitkan pada 31 Desember 2019 itu ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono membenarkan telegram tersebut.

“Itu arahan internal kepolisian. Silahkan saja disampaikan garis besarnya,” ungkap Argo ketika dihubungi, Sabtu (4/1/2020).

Salah satu pertimbangan diterbitkannya telegram tersebut adalah instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga iklim investasi demi mendukung program pemerintah.

Terdapat kutipan surat tiga poin besar yang dijabarkan ke dalam 15 arahan Kapolri tersebut yaitu:

A. Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar Para Kapolda Melaksanakan Langkah-langkah:

1. Mengedepankan upaya koordinatif dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai MoU dan perjanjian kerja sama.

2. Dalam hal Polri menerima aduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah agar terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan telaah sebelum dimulainya penyelidikan.

3. Apabila hasil verifikasi dan telaah sebagaimana dimaksud poin dua di atas, ditemukan adanya dugaan kerugian negara maka Polri dapat melaksanakan penyelidikan dengan mengedepankan koordinasi kepada APIP atau BPKP dalam rangka audit.

4. Penyelidik memberikan tembusan SP2D hasil verifikasi/telaah dan tembusan SP2D hasil penyelidikan kepada pelapor dan APIP.

5. Mencatat seluruh aduan masyarakat dan melaporkan rekapitulasi pengelolaan aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga  JMSI Lampung Audiensi Dengan Imigrasi Kelas I Bandar Lampung Bahas Program

6. Bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun SOP/petunjuk teknis terkait pola koordinasi dan evaluasi berkala antara Polri dan APIP. dilansir dari Kompas.com

Spread the love

Share :

Baca Juga

Headline

4 Negara Ini Nenek Moyangnya Berasal dari Nusantara, Negaranya Juga Mirip Indonesia

Headline

5 Bulan Lahir yang Menurut Primbon Jawa Cocok Jadi Pengusaha

Bengkulu Utara

Bupati Bengkulu Utara Audiensi Bersama Menteri PPPA, Wujudkan Predikat Kabupaten Layak Anak

Nasional

Kejuaraan Internasional Permainan Sepak Bola Wanita

Nasional

Pesan Puan Untuk Listyo Sigit Yang Disetujui DPR Jadi Kapolri

Bengkulu Utara

Rapat Koordinasi Secara Vritual Bupati Dan Wabup Mendengarkan Arahan Presiden RI

Headline

Pandemi Wabah Virus Corona, Dewan Pers Ajak Insan Pers Bersatu

Hukum & Peristiwa

Diduga Terlibat Jual Beli Narkoba Teddy Minahasa Terhancam Hukuman mati