PAGUCINEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara melaksanakan serangkaian pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Baca Juga /Polres Bengkulu Utara, Upacara Peringati Hari Bhayangkara ke- 79
Pembahasan LKPJ APBD 2025 dipimpin Wakil Ketua II Herliyanto, S.Ip, dilaksanakan antara Banggar DPRD dan OPD terkait secara tertutup di ruang sidang istimewa gedung DPRD setempat, pada Sabtu 25 Juli 2026 berlangsung dengan baik lancar.
Baca Jug: Bupati Arie Serap Masukan dan Keluhan Pedagang UMKM di Alun-alun
Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Utara, Herliyanto, S.IP, mengapresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh anggota dewan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Bengkulu Utara dalam menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan LKPJ APBD 2025.
Baca Juga: Bupati Arie Serap Masukan dan Keluhan Pedagang UMKM di Alun-alun
“Ia kami menyampaikan terima kasih, khususnya kepada seluruh anggota Banggar yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Kami juga mengapresiasi seluruh OPD yang telah menunjukkan sinergi dan kerja sama yang baik selama proses pembahasan berlangsung,” Kata Herliyanto.
Herliyanto : Banggar Juga Merupakan Bagian Pengawasan DPRD
Menurut Herliyanto, kinerja Banggar merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai koridor serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Herliyanto menekankan, dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran, pemahaman prinsip ekonomi oleh seluruh perangkat daerah menjadi sangat krusial.
Lanjut Herliyanto mengatakan, anggaran tidak hanya dipandang sebagai biaya, melainkan sebagai investasi yang harus mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara capaian kinerja pembangunan yang berbasis data yang valid serta efektivitas kebijakan anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap data dan kebijakan, seluruh jajaran pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap program benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara,” jelas Herliyanto.
Selain itu, Herliyanto berharap kolaborasi antara legislatif dan eksekutif ini dapat terus menghasilkan rekomendasi terbaik, yang tidak hanya berisi masukan, tetapi juga kritik konstruktif guna mendorong peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah daerah Bengkulu Utara, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya, apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Untuk yang sudah baik harus kita pertahankan, sementara yang masih kurang perlu kita perbaiki bersama dan Insyaallah Seni 27 Juli 2026 Rapat Paripurnanya,” Demikian Herliyanto. (ADV)
Redaksi -Suliswan
