PAGUCINEWS.COM = Keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang juga dialokasikan pada dana APBD Provinsi Bengkulu anggota DPRD Provinsi.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengaku, ada beberapa point penting yang dibahas dalam pertemuan dengan jajaran Dinkes Provinsi.
Terkait program JKN-KIS, yang realisasinya tidak terserap maksimal, padahal sudah dialokasikan anggaran sekitar Rp 33,4 miliar bersumber dari APBD Provinsi. Jum’at, (27/5/22).
“Program yang sangat dibutuhkan dan ditargetkan menyentuh masyarakat terutama yang tergolong tidka mampu, dalam perjalanannya tidak terserap secara maksimal. Penyebabnya karena kekurangan kepesertaan, yang datanya berdasarkan usulan langsung dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu,” katanya.
Fakta tersebut kata Edwar, sangat di sayangkan, apalagi kekurangan yang dimaksud mencapai 30 ribu. program ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk membantu masyarakat pada sektor kesehatan.
“Ya kita mendorong agar Dinkes Provinsi dapat berkoordinasi dengan kabupaten/kota, sehingga serapannya nanti dapat maksimal demi kepentingan masyarakat,” katanya.(Adv)
Redaksi
